Wildan Pramudya

Menghuni KATA biar BERMAKNA

Antropologi Zakat: System of Giving dalam Islam

Antropologi Zakat: System of Giving dalam Islam

(Sekadar Catatan di Bulan Ramadhan) 

Oleh Wildan Pramudya 

 

Dalam ajaran Islam dikenal  beberapa konsep dan model pemberian, yakni sadaqah, infaq, wakaf, dan zakat. Namun dalam kesempatan ini saya memfokuskan pada konsep zakat karena beberapa alasan:

 

Pertama, zakat adalah salah satu ritual (ibadah) dalam Islam yang krusial, karena zakat disejajarkan dengan ibadah mendasar lainnya, yaitu shalat. Kedua, zakat adalah bentuk ritual yang bersifat strategis, dalam pengertian zakat bukan hanya semata ibadah individual, namun juga  ibadah yang bersifat sosial kolektif (muamalah). Ketiga, jika ritual selama ini dimengerti sebagai tindakan simbolik yang dilakukan komunitas agama, dibandingkan ritual lainnya seperti shalat, puasa dan haji, misalnya, zakat tidak hanya bersifat simbolik, melainkan  ditindakan secara real, meterial dan terukur. Inilah mengapa penulis mengangkat permasalahan ibadah zakat, yang dalam kesempatan ini diletakkan dalam kerangka tema system of giving.

 

Dalam tulisan singkat ini  ini saya akan membahas zakat dari sudut pandang antropologis, bukan dari sisi hukum-hukumnya. Dengan kata lain, pembahasan mengenai zakat pada kesempatan ini lebih ditekankan bagaimana empiria zakat sebagai system of giving diimplimentasikan dalam sebuah situasi sosiokultural tertentu. Katakanlah dalam konteks Indonesia. Selanjutnya pembahasan tentang zakat ini akan dihampiri dan ditilik dari beberapa teori yang mambahas mengenai pemberian, dalam hal ini Marcel Mauss, Derrida dan Bourdieu.

 

Konsep Zakat

Sebelum kita masuk bagaimana zakat diletakkan dalam kerangka pandang antropologis, maka sekilas kita akan apa dan bagiaman itu zakat. Secara literal zakat  berarti suci (ath-thaharah), tumbuh dan berkembang (al-nama’). Sementara dalam pengertian fikih, zakat dirumuskan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan (baca: diberikan) kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

 

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua: yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah bagian dari kekayaan seseorang yang menurut perintah Allah  harus diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.[1] Kewajiban zakat ini dilakukan berdasarkan ajaran bahwa di dalam harta kita (utamanya orang kaya) terdapat hak kaum fakir-miskin. Kemudian zakat fitrah adalah zakat terhadap diri. Zakat ini dikenakan kepada setiap muslim yang mampu, termasuk juga anak-anaknya. Zakat ini wajib diserahkan pada akhir bulan Ramadhan berupa bahan makanan. Untuk konteks Indonesia, bahan makanan ini diwujudkan dengan 2,5kg beras, atau sejumlah uang setaraf dengan harga 2,5kg beras.

 

Zakat diberikan kepada yang berhak menerima atas dua pertimbangan, pertama yaitu: ketidakmampuan/ketidakberdayaan dan, kedua kamaslahatan umum masyarakat.  Atas dasar pertimbangan yang pertama, zakat wajib diberikan kepada kelompok miskin, anak yatim, janda dan orang yang berhutang, dsb. Sementara, atas dasar pertimbangan yang kedua, zakat diberikan kepada orang atau kelompok – yang seseungguhnya tidak memiliki persoalan dalam ekonomi dan financial – namun kerja aktivitas mereka memiliki kontribusi atau berjasa dalam pemajuan kepentingan umum (umat).

 

Kalau kita kembali merujuk pada dua pengertian zakat di atas, yakni suci dan tumbuh-berkembang, maka  pelaksanaan zakat fitrah berada dalam pengertian yang pertama, yakni suci. Dan zakat mal dimasukkan ke dalam pengertian kedua: tumbuh dan berkembang.

 

 

Konstekstualisasi Zakat

Sebagai sebuah teks, masyarakat Islam bersepakat bahwa zakat adalah rukun dan ritual Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Namun demikian, sebagai bentuk teks-ritual, zakat akan selalu dikontekstualisasikan. Ia senantiasa terikat dengan kultur masyarakat dimana ritual zakat dilakukan. Artinya, pelaksaan zakat sangat mungkin beragam, bergantung pada bagaimana makna zakat dinterpretasikan dan reinterpretasikan oleh masyarakat lokal.

 

Di Indonesia, kenyataan historis menunjukkan demikian. Di beberapa desa-desa di Jawa dan Madura, zakat ternyata tidak diberikan kepada kelompok yang termasuk dalam golongan (asnaf) penerima zakat (mustahik), melainkan diberikan kepada guru ngaji, kiai dan modin. Jadi zakat di sini dipahami sebagai bentuk terima kasih kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama.

 

Di samping itu, dalam pemahaman masyarakat desa, zakat dimaknai secara sederhana. Bahwa zakat dianalogikan dengan mandi sehingga tubuh menjadi bersih. Oleh karenanya, jika kita sering mandi (zakat) maka tubuh (harta) kita akan bersih. Maka tidak heran jika kemudian, di masa lalu, masyarakat desa di Jawa bisa melakukan zakat kapan saja. Dengan demikian pemahaman mereka tentang pengertian dan tata cara zakat dan sedekah seperti campur aduk.

 

Kontekstualisasi zakat semakin kompleks dalam kajian kontemporer Indonesia. Ini bisa disimak dari perdebatan mengenai pendayagunaan dan distribusi zakat. Dari aspek pendayagunaan zakat, misalnya, Masdar F. Mas’udi melakukan reinterpretasi zakat sebagai pajak. Sebab, menurut Masdar esensi zakat dan pajak adalah sama, yaitu untuk kemaslahatan umum [2]  Pemikiran bahwa zakat dapat dikonversikan sebagai pajak memiliki implikasi yaitu setiap zakat yang diberikan kepada masyarakat haruslah dikelola oleh negara. Tentu saja, pemikiran Masdar ini menuai kontroversi. Masdar dituduh hendak ”menegarakan zakat”. Padahal, dalam praktiknya zakat bisa langsung dilakukan secara individual, yaitu diberikan langsung kepada yang berhak menerima oleh si pemberi. Kalau pun dilakukan secara kolektif  institusional, biasanya masyarakat menyerahkan zakat tersebut kepada Badan Amil Zakat yang biasanya dibentuk atas inisiatif kelompok masyarakat tertentu. Artinya, sejauh ini penyaluran zakat lazim digerakkan oleh elemen-elemen masyarakat, bukan negara.

 

Selain Masdar, beberapa ahli juga melakukan reinterpretasi terhadap pengertian dan makna zakat. Bisa disebutkan, misalnya, Faqihuddin yang mengafirmasi agar zakat didistribusikan dalam rangkan penguatan perempuan. Alasannya adalah, dalam konteks struktur kita sekarang, kelompok yang paling lemah, miskin, terpinggirkan dan rentan terhadap praktek kekerasan adalah perempuan [3]  Di sini Faqihuddin secara tegas mengontekstualisasikan zakat dengan pemikiran-pemikiran gender yang memang berkembang di Indonesia. Adanya reinterpretasi dan kontekstualisasi zakat dengan kondisi dan perubahan riil yang berkembang di masyarakat ini bukan berati menjauhkan implementasi zakat dengan aturan normatifnya, melainkan lebih mendekatkan konsep dan pelaksanaan zakat dengan tujuan substansialnya, yaitu mengembangkan masyarakat. Selain itu, meski zakat senantiasa direinterpretasikan dan dikontekstualisasikan, hal itu tidak mengubah substansi zakat sebagai pemberian yang wajib dilakukan.

 

Zakat sebagai system of giving

Dalam antropologi, beberapa teori menjelaskan mengenai pengertian gift dan system of giving. Bisa disebutkan salah satunya Marcel Mauss dan Levi-Strauss. Namun, dari beberapa tulisan yang membahas mengenai gift, nampaknya Mauss(lah) yang secara khusus dan mendalam memberikan perhatian kepada  tema ini.[4]  Mauss, membangun teorinya mengenai pemberian (gift) ini melalui riset etnografis-antopologis terhadap kehidupan masyarakat kuno di Melanesia dan Polynesia.

 

Dalam bukunya, Mauss  meletakkan pemberian (gift) sebagai suatu sistem pelayanan total (system of total services).[5] Disebut sebagai pelayanan total karena pelayanan ini tidak bersifat individual tetapi kolektif yang menuntut kewajiban suatu pertukaran dan kontrak dengan yang lain. Yang menarik adalah, sebagai suatu kewajiban tindakan pemberian tidak dapat berdiri sendiri, ia selalu menuntut kehadiran tindakan wajib lainnya, yaitu: menerima (accept) dan membalas (reciprocate). Dengan kata lain, tindakan memberi sebagai suatu  kewajiban berada dalam relasi sirkular dengan kewajiban lainnya.

 

Menurut Mauss, kita wajib memberi sesuatu kepada pihak lain, namun pada saat yang sama kita secara sadar mempersiapkan diri untuk wajib menerima pemberian (sebagai balasan) dari orang lain, yang selanjutnya kita wajib membalas (reciprocate) pemberian itu. Menurut Mauss, kita tidak ada hak untuk menolak suatu pemberian pemberian. Sebab, menolak pemberian dianggap sebagai bentuk ketakutan untuk membalas. To refrain from giving, just as to refrain from accepting,  si to lose rank – as refraining from reciprocating.

 

Yang hendak dicapai dari system pelayanan total semacam ini adalah sebuah prestasi. Namun demikian prestasi ini tidak dipahami sebagai besaran hasil yang kita terima dari seseorang, melainkan besaran pembalasan kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Bila perlu, kata Mauss, seseorang wajib memberikan – sebagai balasan – segala yang dimilikinya. Ini kemudian yang disebut Mauss sebagai potlatch. Potlach, pada dasarnya dilandasi oleh hubungan seremonial untuk saling berkompetisi yang pada gilirannya akan mengarah pada praktik penghancuran kekayaan (destruction of wealth). Namun demikian, destruction of wealth ini tidak berarti seseorang telah kehilangan segalanya, akan tetapi justru dalam proses ini seseorang akan mendapatkan sebuah status dan prestise bahkan power. [6]

 

Kembali kepada tema zakat dalam makalah ini. Bagaimana konsep Mauss ini diletakkan dalam menjelaskan konsep zakat?

 

Sebenarnya, dalam bukunya, Mauss menyempatkan diri memberikan catatan mengenai konsep sadaka, yang dalam Islam dikenal dengan sadaqah atau sedekah. Ia memberikan catatan bahwa sadaqah adalah bentuk pemberian yang telah mengalami evolusi. Menurutnya, sadaqah lebih merupakan bentuk pemberian yang terlahir akibat perkembangan konsep moral dan keyakinan mengenai pemberian dan harta kekayaan, di satu sisi, dan konsep pengorbanan di sisi lain [7] Konsep potlatch, destruction of  wealth dihapuskan di sini. Karena dalam wacana agama Islam, misalnya, potlatch dianggap sebagai tindakan penghancuran yang sia-sia (destroyed in useless sacrifice).

 

Dengan demikian, dalam konsep Zakat, pengertian pemberian hanya dipahami sebagai kewajiban memberi, tidak lagi dimengerti dalam kaitannya dengan kewajiban menerima dan membalas. Proses pertukaran dan resiprositas seolah lenyap di sini. Yang hendak dicapai dari zakat sebagai sistem pemberian bukan lagi prestasi berupa destruction of wealth, melainkan redistrisbution of wealth.  Oleh karena itu, zakat sebagai sistem pemberian sejatinya menjadi semacam anti-tesis bagi sistem pemberian yang dipraktikkan di dalam  masyarakat-masyarakat di masa sebelumnya (kuno).

 

Meski pengertian, cara kerja dan tujuan zakat berbeda dengan konsep pemberian dari Mauss, akan tetapi pengertiannya mengenai potlatch sebagai system pemberian total yang senantiasa dilakukan secara kolektif memperkaya perspektif kita dalam memahami makna zakat secara antropologis.  Bagian penting dari pemikiran Mauss yang bisa kita rujuk dalam memahami antopologi zakat adalah pada penjelasannya bahwa potlatch adalah bentuk praktik pemberian sebagai sistem total, yang melaluinyalah keberadaan suatu masyarakat dapat berlangsung.  Artinya suatu sistem pemberian merupakan suatu mekanisme yang mampu memelihara keberlanjutan suatu masyarakat. Tidak adanya sistem pemberian yang bekerja di masyarakat akan menggerakkan masyarakat itu  pada suatu kondisi disintegrasi.   Kalau sejenak kita tarik masalah pemberian ini ke ranah filsafat, maka bisa dirumuskan demikian: (1) secara ontologis haruslah ada karena dialah yang menyangga adanya masyarakat; (2) secara etis pemberian wajib ditindakkan sehingga kehidupan masyarakat terus berlangsung dan terintegrasi.

 

Pada pengertian inilah – dalam hemat saya —  kita bisa memahami mengapa perintah zakat masuk sebagai salah satu rukun Islam. Yaitu, zakat harus diberikan kepada orang lain yang berhak agar sebuah ummat  (masyarakat) mampu terus bertahan dan memelihara dirinya dari kehancuran. Oleh sebab itu, kendati kewajiban zakat merupakan kewajiban setelah syahadat (kesaksian), shalat dan puasa sesungguhnya zakat menjadi rukun yang paling fundamental dan menentukan bagi keberlangsungan ajaran Islam itu sendiri di mayarakat.

 

 

Zakat dan Kritik Antropologis

 

Mauss – melalui karyanya The Gift – memiliki kontribusi yang signifikan, yakni memberikan pendasaran teoritik bagi para ahli dalam melakukan penelitian antropologis yang mengangkat tema yang sama. Bisa dikatakan, konsep Mauss   adalah rujukan dasar bagi pengembangan teori mengenai sistem pemberian. Namun sebagai teori, pada gilirannya konsep Mauss tidak bisa dihindarkan dari sasaran kritik. Derrida adalah salah satu yang melancarkan kritik tajam terhadap konsep the gift dari Mauss.

 

Dalam pandangan Derrida, konsep Maus mengenai pemberian mengandung kesalahkaprahan logis yang mendasar. Menurut Derrida,  tradisi potlach yang diteliti oleh Mauss dan dipandang sebagai bentuk sistem pemberian adalah tidak tepat jika dimengerti sebagai pemberian, melainkan lebih tepat jika dimaknai sebagai sistem pertukaran biasa. Derrida menarik kesimpulan ini persis merujuk pada pengertian pemberian yang yang diajukan oleh Mauss, yaitu bahwa kewajiban memberi senantiasa berada satu paket dengan kewajiban untuk menerima, begitu juga sebaliknya. Dari konsep tersebut, Derrida menangkap adanya sebuah proses serkulatif. Oleh karenanya, tegas Derrida, pengertian Mauss mengenai pemberian tidak bisa diterima.

 

Bagi Derrida pemberian bukan sebuah sirkulasi pertukaran. Mengapa? Sebab dari sisi konsep, logika pemberian senantiasa menginterupsi gerak sirkulasi pertukaran. Di samping itu, pengertian pemberian selalu menyangkal adanya gerak atau tindak balasan dari yang diberi.[8] Dengan demikian, konsep potlatch, yang cara beroperasinya mendasarkan diri pada mekanisme saling berbalas,  pada dasarnya telah menegasi logika yang dimaksudkan konsep pemberian itu sendiri. Di dalam konsep Mauss, Derrida seolah melihat semacam retakan antara pemberian sebagai konsep dengan fenomena yang dirujuknya, yaitu potlatch sebagai tindakan pemberian.

 

Selain Derrida, kritik yang sama juga dilancarkan oleh Pierre Bourdieu kepada Mauss yang menanamkan logika pertukaran (ekonomi) kepada konsep pemberian. Bourdieu juga memandang bahwa setiap pemberian tidak mungkin terbalaskan. Bahkan, sekalipun memang akan terjadi tindakan pemberian balasan (counter-gift) [9], sejatinya pemberian tersebut bukan sebagai pemberian dalam rangka balasan, melainkan sebuah tindak pemberian yang berbeda.[10]  Mengapa? Karena menurut Bourdieu: selalu ada “jeda” atau waktu interval antara pemberian (the gift) dengan balasannya (counter-gift). Sehingga dengan selalu adanya jeda, setiap balasan (counter-gift) tidak serta-merta dipandang sebagai balasan atas satu pemberian (the gift) sebelumnya.[11] Akan tetapi, justru karena adanya waktu interval inilah yang membuat pengamat seperti Mauss memaksakan pembacaannya seolah-olah hubungan antara gift dan counter-gift bersifat resiprokal. Dalam pandangan Bourdieu, Mauss telah melakukan reduksi pengertian pemberian sebagai logika praktis sehari-hari (logic of practice) ke dalam  kerangka ilmiah (scientific practice) yang sudah mengendap di kepalanya sebagai pengamat.

 

Hanya saja, menurut Bourdieu, tidak mudah bagi kita untuk melepaskan kacamata (perspektif) dengan skema pengamatan ini. Dan pada titik ini,  sepertinya saya menangkap bahwa Bourdieu secara diam-diam ingin berkompromi dengan Mauss, dan tidak ingin membuang begitu saja konsep Mauss mengenai pemberian. Yang ditolak oleh Bourdieu dari konsep Potlacth adalah terdapat dua unsur: pertama, pemberian sebagai hubungan resiprokal dan yang kedua, potlatch sebagaia proses penghancuran. Menenai penolakan Bourdieu pada unsure yang pertama sudah jelaskan di atas. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan penolakannya terhadap unsure yang kedua:  adanya proses penghancuran dalam setiap pemberian (potlatch)

 

Bourdieu tidak setuju dengan Mauss bahwa dalam sistem pemberian seperti potlatch atau bentuk pemberian lainnya, mangandung proses penghancuran atau destruksi diri (destruction of wealth). Pun juga bukan sebagai proses redistribusi sebagaimana yang menjadi tujuan dari pelaksanaan zakat, melainkan sebaliknya, yang terjadi adalah proses akumulasi.

 

Kalau kita hubungkan pendapat Bourdieu bahwa pemberian bukanlah suatu bentuk distruksi atau redistribusi, kita mencoba menghubungkannya dengan beberapa data temuan mengenai implikasi dari suatu model pemberian, dalam koteks ini zakat.

 

Berdasarkan catatan dan temuan studi lapangan di beberapa desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebelum tahun 1970-an,  masyarakat desa lebih senang menyerahkan zakatnya kepada kiai dan modin. [12]  Menurut mereka menyerahkan zakat kepada kiai atau modin adalah pilihan yang tepat karena menurut mereka kiai atau modin adalah orang yang paling mengerti agama. Di samping itu, penyerahan zakat kepada kiai adalah bentuk penghormatan yang tidak pernah putus dari masyarakat dan para murid karena ia telah mengajarkan ilmu agama yang berguna masyarakat. Oleh karenanya kiai yang memiliki banyak murid, dapat dipastikan ia akan banyak menerima zakat baik untuk disalurkan maupun yang digunakan sendiri.

 

Penyaluran zakat oleh masyarakat kepada kiai ini nampaknya memiliki implikasi yang signifikan dalam menempatkan peran kiai di masyarakat. Sebab, penyerahan zakat kepada kiai, bukan melulu sebagai perkara pelaksanaan ibadah, atau wujud rasa hormat dan terima kasih kepada kiai, tetapi juga sebagai gejala adanya aliran sejumlah sumberdaya (resource) kepada pihak-pihak tertentu yang punya otoritas, dalam hal ini kiai. Di sini kita melihat semacam hubungan-hubungan produktif kekuasaan. Dalam kajian antropologis, kekuasaan dipahami sebagai entitas yang senantiasa mengarah dan menagkumulasi sumber-sumber kekuasaan, sehingga ia makin kuat dan efektif beroperasi di dalam tubuh masyarakat. Salah satu sumber-sumber kekuasaan di sini adalah zakat dalam pengertian distribution of wealth.

 

Zakat dapat diletakkan sebagai sumber kekuasaan dalam bentuk kapital. Dan zakat sebagai kapital selain ia mengandung makna ekonomi, ia juga mengusung makna simbolik kultural. Bourdieu cukup baik memberikan pehaman mengenai  kapital  multiwajah sebagai hasil perkembangan model kapital. Bahwa, kapital beroperasi di masyarakat tidak hanya dalam wujudnya yang ekonomi (economic), namun juga bersifat kulural -simbolik (simbolyc capital).  Kendati bentuknya simbolik ia tetap mengeram wataknya sebagai kapital yang bagaimanapun bisa dikonversikan menjadi kapital yang material ekonomi.[13] Dalam distribusi zakat, antara pemberi zakat, penyalur dan penerima,  telah terjadi hubungan-hubungan pertukaran ekonomi secara simbolik. Watak relasi ekonomi yang demikian ini, oleh Bourdieu disebut dengan good-faith economy

 

Pertukaran ekonomi simbolik ini melahirkan sebuah relasi tertentu, dalam hal ini relasi superordinat-subordinat, misalnya. Mereka yang senantiasa memberi zakat – secara sosiologis – diposisikan sebagai superordinat dan penerima sebagai subordinat. Maka tidak heran jika sebutan seperti Pak Kaji (baca: haji), Tuan, bos, juragan, dsb. kerap disematkan kepada pemberi zakat (superordinat) sebagai bentuk “penghormatan” kultural oleh masyarakat penerima zakat. Dengan kata lain pertukaran simbolik yang berlansung dalam  zakat ini pada gilirannya dapat pula dilihat sebagai pertukaran politis.

 

 

Penutup. 

 

Zakat pada dasarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari sebuah system pemberian masyarakat di era sebelumnya. Dari segi mekanisme dan tujuan, zakat berbeda dengan konsep pemberian dari Mauss. Kalau Mauss melihat dalam system pemberian, sebagaiman potlatch, mengandung proses penghancuran kekayaan sebagai bentuk prestasi suatu kelompok, maka zakat adalah sebuah  redistribusi sumberdaya (ekonomi) di satu sisi, dan sekaligus – pada tingkat tertentu sebagimana dikatakan Bourdieu – menandai adanya akumulasi sumberdaya (simbolik-politis) di sisi lain. Namun demikian, ada persamaan substansial antara zakat dan potlatch, yaitu keberadaannya sebagai mekanisme atau systems untuk menghindarkan masyarakat dari proses kehancuran atau disintegrasi.

 

Dalam kaitannya kritik Derrida terhadap Mauss, seolah-olah pemberian merupakan tindakan yang mustahil. Karena, pemberian hanya mungkin dapat diakui sebagai pemberian jika tidak mengandaikan imbal-balik (counter-gift) dalam bentuk apa pun. Sementara system pemberian yang berlangsung di masyarakat selalu mengandaikan dan menuntut balasan. Oleh karenanya ia lebih tepat sebagai pertukaran daripada pemberian. Saya melihat, apa yang dikonsepkan Derrida ada benarnnya. Namun demikian, pemberian ala Derrida ini bukan sesuatu yang mustahil, sejauh suatu pemberian diintensikan untuk kepentingan di luar dirinya, yaitu kepentingan yang lebih besar: perkembangan masyarakat. Dan tujuan normatif  zakat sebagai redistribution of wealth, saya kira bisa diberlakukan di sini.

 

Hanya yang perlu kita kritisi pada  konsep pemberian, baik itu dari Mauss, Derrida dan Bourdieu, semuanya cenderung menyematkan pengertian pemberian (gift) dalam perspektif material-ekonomi. Artinya, setiap pemberian selalu diandaikan sebagai pemberian sesuatu yang bersifat material dan bernilai ekonomi. Padahal bisa saja, pemberian yang dilakukan dalam wujudnya yang immaterial dan non-ekonomi, ini yang kemudian lazim dikenal dengan giving time dan giving care. Artinya, yang kita berikan bukan sumberdaya material, melainkan kita meluangkan waktu dan peduli untuk melibatkan diri kegiatan-kegiatan sosial (muamalah).[14] *****

 

 

Catatan:

 

[1] Di antara harta yang wajib dizakati, misalnya, emas, hasil bumi, binatang ternak, barang perniagaan  dan lainnya. Masing-masing harta benda memiliki ketetntuan junlah yang wajib dizakati (nisab), serta persentase  besarnya zakat yang harus dikeluarkan.

[2] Masdar F. Mas’udi, Zakat: Merebut Uang dan Kekuasaan Negara untuk Rakyat, dalam Hamid Abidin, ed., Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS), Jakarta: Pirac, 2004, hal. 41-67

[3] Faqihuddin Abdul Kodir, Dana Zakat dan Penguatan Perempuan untuk Transformasi Sosial, dalam  Hamid Abidin, Reinterpretasi…, ibid. hal. 85-100

[4] Tidak heran, misalnya, tatkala seorang sosiolog, antropolog atau filsuf yang juga menyinggung mengenai tema gift mau tidak mau akan menyinggung pemikiran Mauss. Kendati, kemudian mereka pada akhirnya melancarkan kritik pada Mauss. Sebut saja misalnya, Levi-Strauss dan Derrida.

[5] Mauss, Marcel, The Gift: The Form anf Reason for Exchange in Archaic Societies, W.D Halls, terj,: London: W.W. Norton, 1990, hal.5

[6] Lihat Aafke E. Komter, Social Solidarity and the Gift, United Kingdom : Cambridge, 2005, hal.28

[7] Mauss, op.cit., hal. 17-18

[8] Konsep pemberian (gift) sebagai kewajiban yang dipertukarkan ini yang kemudian mendapatkan kritik dari Derrida. Dalam pandangan Derrida: “ The claim of the gift is in fact that it interrupts the circular motion of exchange and negates all further giving or return. It exist under the presumption  that it cannot be reciprocated, since any return is a new start of economic circularity”, dikutip dari Knut Rio, Denying the Gift: Aspect of ceremonial exchange and sacrifice on Anbrym Islan, Vanuatu, dalam Anthropological Theory, 2007; 7, hal.450, http://ant.sagepub.com/cgi/content/abstract/7/4/449. Diakses tanggal 10 Oktober 2008.

[9] Meski di sini Bourdieu secara eksplisit menggunakan istilah counter-gift, istilah ini tidak bisa dipahami sebagai balasan. Saya melihat, Bourdieu “terpaksa” menggunakan istilah ini sebatas dijadikan instrument untuk menjelaskan  perbedaan antara satu pemberian dengan pemberian lainnya.

[10] Pierre Bourdieu, The Logic of Practice, California: Stanford University Press, 1990, hal.105

[11] Untuk mempermudah pemahaman kita terhadap apa yang dimaksudkan Bourdieu, mungkin ilustrasi ini akan sedikit membantu. Misalnya,  Arman memberikan sebuah sesuatu (hadiah) kepada Irma. Sesaat kemudian (ada jeda! Entah dalam hitungan menit, jam, hari, buan dsb.), Irma memberikan sesuatu  juga kepada Arman. Nah, menurut Bourdieu, apa yang diberikan Irma ke Arman ini tidak serta merta bia dipandang sebagai balasan (counter-gift) terhadap apa yang sebelumnya  telah diberikan Arman kepadanya. Karena dengan adanya “jeda antara” itu, hubungan antara the gift dan counter-gift seolah ditangguhkan. Artinya, tidak ada relasi serkuler atau kontinum.  bisa saja — entah dengan motif apa —  Irma juga memberikan sesuatu kepada Arman, sekedar ingin memberikan sesuatu yang berbeda yang bukan dalam rangka membalas pemberian Arman tadi.

[12] Pradjarta Dirdjosanjoto, Memelihara Umat.Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa, Yogyakarta: LKIS, 1990, hal.200

[13] …a conversion of material [economic] capital into symbolic capital itselg reconvertible into material capital, lihat Bourdieu, The Logic of, op.cit., hal.119

[14] Aafke E. Komter, op.cit., hal. 126-129

 

 

Bahan Bacaan

Abidin, Hamid, ed., Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS), Jakarta: Pirac, 2004

 

Bourdieu, Pierre, The Logic of Practice, California: Stanford University Press, 1990

 

Dirdjosanjoto, Pradjarta, Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa, Yogyakarta: LKIS, 1999

 

Komter , Aafke E, Social Solidarity and the Gift, United Kingdom : Cambridge, 2005

 

Mauss, Marcel, The Gift: The Form anf Reason for Exchange in Archaic Societies, W.D Halls, terj, W.W. Norton: London, 1990

 

McGuire, Meredith B., Religion: The Social Contex, Illinois: Waveland Press, inc., 2002

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: